Mantan Koruptor Malah Diangkat Jadi Pejabat

ab

JAKARTA – Koruptor di negeri ini memang luar biasa. Meski sudah dipenjara karena kasus korupsi, toh masih bisa menikmati jabatan strategis. Buktinya adalah Mantan Sekretaris Kepulauan Bintan Azirwan. Meskipun sudah pernah dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, dia tetap dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.

Ditengarai, masih banyak eks napi koruptor dipromosikan menjabat di berbagai kementerian, Pemda, BUMN, dan di lembaga-lembaga negara lainnya.

Anehnya, posisi Azirwan itu mendapat restu Kemendagri dengan alasan tidak ada aturan yang dilanggar oleh mantan napi yang dikenakan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait korupsi.

Karuan saja penempatan mantan koruptor menjadi pejabat itu di protres. Bagaimana mungkin seorang mantan koruptor yang sudah dijatuhi hukuman malah diberi jabatan strategis sebaga kepala dinas? Terlepas apapun alasan Gubernur Kepri, Muhammad Sani mempromosikan mantan narapidana kasus korupsi itu, jelas-jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Apa tidak ada lagi pegawai lain?

“Mengapa harus seorang mantan narapida kasus korupsi yang dipromosikan menduduki jabatan eselon II itu,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jami Mubarok, kepada Harian Terbit, Rabu (4/10).

Menurut dia, tindakan Gubernur Kepri tersebut patut dipertanyakan, sebenarnya ada apa dibalik pengangkatan itu? Menteri Dalam Negeri perlu menurunkan tim untuk meneliti dan menganalisa pengangkatan mantan narapidana tersebut.

Sebab, tindakan Gubernur Kepri tersebut sudah jelas bertengtangan dengan tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberantas segala bentuk korupsi.Sementara itu Uchok Sky Khadafi dari FITRA mengatakan kebijakan bupati kepri Mohamad Sani sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Emangya nggak ada lagi PNS di Kepri yang bersih dan punya kapasitas untuk menduduki jabatan Kadis perikanan dan kelautan. Ini keterlaluan masa mantan koruptor masih diberi jabatan,” ujarnya.

Kasus pengangkatan Azirwan jadi kadis ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat. Kalau perlu Gubernurnya dimintai keterangan dasarnya mengangkat pejabat yang pernah tertangkap tangan menyuap anggota DPR kok masih diberi jabatan. “Apa maksudnya biar dia korupsi lagi,” tandas Uchok.

Lapor Menpan
Dihubungi terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) akan mengirim surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi mempertanyakan pengangkatan Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Sebab Azirwan pernah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.

Dalam suratnya, ICW menyertakan kronologis perkara korupsi dan pengangkatan Azirwan sebagai kepala dinas. Pada 8 April 2008, Azirwan dan Al Amin ditangkap KPK. KPK menyita uang senilai Rp4 juta dan Rp67 juta di mobil Al-Amin. Uang itu diduga diberikan Azirwan untuk memuluskan pembahasan di Komisi IV DPR guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan.

Pada 1 September 2008, Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda Rp100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Azirwan dinyatakan telah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi Hutan Lindung di Pulau Bintan.

Seperti diketahui, Azirwan sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, namun diberhentikan dari jabatannya karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2009. Dalam kasus tersebut, Azirwan dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Tipikor.

Padahal Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntutnya 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta, subsider 4 bulan kurungan penjara. Azirwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyuapan terhadap anggota DPR-RI.

Azirwan yang waktu itu masih menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan tertangkap basah petugas KPK di Hotel Ritz Carlton Jakarta Pusat ketika menyuap Al Amin Nasution, anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PPP. Dalam penangkapan, itu KPK berhasil menyita uang tunai sebanyak Rp74 juta. Sedang tujuannya menyuap anggota DPR untuk memuluskan pembahasan alih fungsi Hutan Lindung di Pulau Bintan.

Dalam kasus ini, baik Azirwan maupun Al Amin Nasution sama-sama dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi.

Jubir Kemendagri Reydonizar Moenoek menyebutkan promosi Azirwan tidak melanggar aturan. Menurutnya, ketentuan pokok-pokok kepegawaian, PNS yang dituntut dan divonis di bawah 4 tahun bisa kembali menerima hak-haknya sebagai PNS setelah menjalani hukumannya.

Namun ICW menegaskan pengangkatan Azirwan dalam jabatan struktural adalah cacat hukum. Dalam Pasal 5 PP 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural menyebutkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural.

ICW menyebut berdasarkan klasifikasi huruf a dan e yakni status PNS dan unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir, Azirwan tidak memenuhi syarat diangkat sebagai kepala dinas. “Dengan ditetapkan sebagai terpidana perkara korupsi seharusnya Azirwan kehilangan status sebagai PNS karena diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW, Danang Widyoko.

Dalam perkara korupsi penyuapan terhadap Anggota DPR, Azirwan saat menjabat sebagai Sekda Bintan dapat dikatakan telah terbukti melanggar sumpah atau janji PNS dan telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Informasi yang kami peroleh menyebutkan meski di penjara dan menyandang sebagai terpidana korupsi, Azirwan tidak dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS,” sebut Danang.

ICW dalam suratnya juga menyesalkan pernyataan Jubir Kemendagri Reydonizar Moenoe yang menyebutkan promosi Azirwan tidak melanggar aturan. “Setelah dilakukan pengecekan dalam UU Kepegawaian dan tidak pernah menemukan tentang ketentuan dapat dikembalikannya hak-hak seseorang sebagai PNS apabila telah menjalani hukumannya. Proses pengembalian status sebagai PNS atau jabatan seperti semula (rehabilitasi) hanya berlaku apabila PNS yang bersangkutan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” terang Danang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s